May Day 2018, Inilah Catatan Penting PPP

PPPSUMSEL.OR.ID – Dalam memperingati hari buruh internasional atau may day yang tepat jatuh pada Selasa 01 Mei 2018, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan catatan penting penting terkait persoalan buruh , khususnya di tanah air. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IX Fraksi PPP DPR RI, Okky Asokawati.

Sebelum memberi catatan okky mengucapakan “Selamat Hari Buruh Internasional”. Semoga buruh dan pekerja di Indonesia semakin sejahtera lahir dan batin demi masa depan keluarga yang lebih baik.

Okky mengungkapkan, peringatan hari buruh menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan sejumlah refleksi atas persoalan yang terjadi di sektor buruh dan pekerja di Indonesia.

Srikandi PPP itu pun menekankan, bahwa polemik soal Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal krusial di peringatan hari buruh ini. Sikap defensif pemerintah di satu sisi, serta temuan Ombudsman RI (ORI) di sisi lain, mengungkap sisi lain soal TKA. Poinnya memang ada persoalan di TKA di Indonesia. Kami berharap pemerintah segera  menindaklanjuti temuan ORI tersebut.

“Tindak tegas siapa saja yang terlibat dlm proses masuknya TKA ilegal. Ini soal kedaulatan NKRI dan kedaulatan buruh Indonesia”, tandasnya, Selasa (1/5/2018).

Menurut Politisi PPP ini, masalah pengawasan ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan khususnya kepada perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek, juga menyangkut Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3), jaminan sosial bagi pekerja, dan pengawasan terhadap pekerja anak. Tentang pengawasan ini Disnaker Provinsi harus proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota. Karena PemProv lah yang bisa memberikan law enforcement.

Lanjut Okky menjelaskan, pengaturan TKA melalui Perpres 20/2018 harus dipastikan ada proses transfer knowledge antara TKA dengan pekerja Indonesia. Karena esensi dibolehkannya TKA ke Indonesia agar terjadi proses alih pengetahuan. Menteri Tenaga Kerja juga harus memastikan segera membuat aturan turunan terkait pelaksanaan Perpres tersebut. Untuk memastikan Perpres ini tidak missleading, imbuhnya.

Oleh karena itu, Okky menegaskan, pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan di sektor ketenegakerjaan dengan era digitalisasi. Seperti bagaimana status pengemudi transportasi online dengan penyedia layanan aplikasi? Pemerintah harus membuat instrumen soal tersebut karena ratusan ribu pekerja di sektor ini harus mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Tidak lupa, Sekretaris Dewan Pakar PPP ini, meminta BJPS Ketenegakerjaan harus lebih intensif melakukan sosialisasi kepada pekerja bukan penerima upah (PBU) terkait program-programnya agar pekerja jenis ini dapat terlindungi melalui program BPJS Ketenagkerjaan. (Af)

LEAVE A REPLY