PPP Minta Menteri PPN Segera Serahkan RUU Ibu Kota Baru

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi dalam diskusi dengan tema 'Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2" di Media Center, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). | AKURAT.CO/Yudi Permana

PPPSUMSEL.OR.ID | AKURAT.CO, Fraksi PPP mengucapkan selamat atas dipercayanya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atai Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru.

Sekretaris Fraksi PPP DPR yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan  hal ini merupakan pengakuan atas kemampuan intelektual dan kemampuan manajerial kepada salah satu kader terbaik PPP.

Awiek menyatakan, Fraksi PPP meminta kepada Suharso untuk segera merampungkan naskah RUU Ibu Kota Negara yang merupakan konsep omnibus law karena juga menyasar sejumlah pasal dalam UU lainnya.

“Sehingga RUU IKN bisa segera diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama pemerintah sehingga menjadi payung hukum bagi rencana pemindahan Ibu Kota yang rencana pembangunannya ditarget mulai akhir tahun 2020. Pengajuan RUU IKN sekaligus mematahkan keraguan sejumlah pihak bahwa pemerintah dianggap tidak serius karena tak kunjung ada naskah akademik dan draft RUU resmi dari pemerintah,” kata Awiek melalui keterangan persnya, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Awiek menambahkan, konsep IKN yang baru harus berbeda dengan Jakarta khususnya dalam hal tata ruang, transportasi, kepadatan penduduk, pengembangan ekonomi, sistem pemerintahannya agar tidak mengulang persoalan Jakarta seperti macet, banjir, kepadatan, dan sebagainya.

“Pemerintah juga harus memikirkan nasib kota Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota. Yakni bisa menjadikan Jakarta sebagai kawasan khusus ekonomi dan bisnis sehingga Jakarta tetap menjadi kota metropolitan,” tandas politikus asal Jawa Timur ini.[]

LEAVE A REPLY